JurnalisCurhat - Dengan diperiksa Heru dengan sebagai saksi yang kasus suap reklamasi laut di DKI Jakarta dengan tersangka Ariesman Widjaja yang memberikan keterangan dengan usai menjalani pemeriksaan KPK pada hari Kamis (07/04) Kepala BPKAD DKI Jakarta dengan hal tersebut yang sudah diketahui dengan segala pemeriksaan di Kawasan Strategis Pantai Utara.
Heru Budi Hartono yang juga tidak membantah dengan dicecerkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang soal reklamasi pulau di Teluk Jakarta, dengan hal itu maka sudah diketahui bahwa setelah ia diperiksa dengan berbagai saksi-saksi Agen Poker Online Terpercaya sebagai yang terkait dengan dugaan suap Raperda Zonasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau yang dari terkecil RWZP3K di Provinsi Jakarta dengan Raperda yang tentang Rencana Tata Ruang (RTR) dengan di Kawasan Pantai Utara Jakarta.
Hak pengelolahan lahan (HPL) yang ada di pulau reklamasi, Heru juga yang juga menyampaikan dengan salah satu yang ditanyai dengan penyidik yang telah terkait dengan Agen Blackjack Online Terpercaya hak pengelolaan lahan yang juga termasuk didalam soal proses pemberian HPL tersebut, prosesnya saja kok,"pungkas Heru yang pada saat ditanya soal mengenai status tanah HPL yang ada di Gedung KPK Jakarta pada hari Kamis (07/03/2016).
Menurut sumber, ada juga total dengan lahan yang mencapai dari terhitung 17 pulau reklamasi yang ada di Pantai Utara Jakarta itu yang sudah mencapai 5,100 hektare dengan sementara total lahan tersebut yang sudah mencapai total lahan yang sudah menjadi baru 340 hektare yang dimana dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang memegang penuh HPL dengan di 17 pulau reklamasi dengan hal termaktub dalam Keputusan Presiden dengan Nomor 52 pada tahun 1995. Disisi lain dengan perusahaan yang sudah berkembang dan hanya diberikan hak guna bangunan (HGB), dengan detail jalan kerja sama yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI.
Agen Ceme Online Terpercaya - Dengan surat izin HGB yang mengembangkan dengan kepada sendiri diberikan Pemprov DKI Jakarta dari pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang sudah mengeluarkan sertifikat HPL dengan dan sebelum Pemprov DKI dengan mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kepada BPN dengan pengembangan yang terlebih dahulu memberikan tanah ke pemerintah. Namun Heru yang mengaku juga tidak ada permasalahan yang apalagi dengan kongkalikong yang sudah terkait dengan pemberian HGB tersebut, yang menurutnya semua sudah sesuai dengan prosedur. Dengan hak pengelolaan lahan (HPL) yang ketika menjadi HPL atas nama Pemda yang baru saja boleh dibangun oleh HGB,"ucap Heru.
Tata cara yang diberi dengan pemberian dan pembatalan Agraria dengan Kepala BPN dengan Nomor 9 Tahun 1999 yang tentang adapun dengan cara-cara dasar hukum yang mengenai tentang HPL yang sudah diatur dengan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria, dengan Agen Capsa Susun Online Terpercaya yang terkait dengan dasar hukum definisi tanah reklamasi BPN dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah dengan Nomor 16 Tahun 2004 yang tentang Pembangunan Tanah, dengan salah satu pasal yang menyebutkan reklamasi dengan pengurukan wilayah dengan perairan guna untuk memperluas ruang daratan dan pemanfaatan tanah dengan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dengan mengenai RTR di Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang sudah dilansir dan menurut dari laman tersebut yang mendapat situs DPRD DKI yang disebutkan dengan bahwa dengan tambahan kontribusi yang sebesar 15 persen. Dengan HGB yang sudah tertuang Bandar Blackjack Online Terpercaya dalam pergub itu yang ditenggarai dengan adanya benang merahnya, dengan nilai tambahan yang kontribusi yang harus diberikan pengembang kepada yang harus diberikan pengembang kepada Pemprov DKI yang tertera dalam Pasal tersebut.
Bandar Capsa Susun Online Terpercaya - Dengan terkaitnya hubungan antara HPL dan HGB yang berdasarkan dengan kontribusi tambahan yang tersebut Heru juga mengaku tidak ditanyai ketika lebih lanjut mengenai persoalan itu dan berdasarkan kontribusi proses tambahan itu juga sudah tidak tahu menahu, karena saya yang pada saat itu sedang pendidikan jadi saya tidak mengikuti dengan detailnya kegiatan tersebut,"ujar eks Wali kota Jakarta Utara yang juga merupakan akan menjadi bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan pilihan bakal cagub Basuki Tjahaja Purnama ataupun juga Ahok yang untuk mewakili Pilkada DKI 2017. "Saya tidak tahu menahu dengan itu, saya juga hanya bisa ditanya dengan persoalan proses HPL saja.